Selain otonomi daerah yang secara umum berlaku bagi Pemerintah Daerah di Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, juga terdapat beberapa paket Undang-undang Otonomi Daerah Khusus (Otsus) bagi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paket Undang-undang tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
Format Otonomi Daerah
Pemerintahan Orde Baru dengan kebijakan pengelolaan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1974 selama lebih dari dua dasawarsa telah mampu melakukan pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Namun pasca usainya perang dingin 1991, gerakan demokratisasi di semua lini semakin gencar mengancam negara-negara di kawasan Asia khususnya Indonesia.
Pemilukada dan Spirit Putra Daerah
Otonomi daerah adalah suatu pemberian hak dan kewenangan Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia, kewenangan tersebut diberikan secara proporsional dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan-perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998.
Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentralisasi dan tugas pembantuan,
Situs nuklir Prancis meledak
BBC.COM, Situs nuklir Prancis Marcoule meledak hari Senin (12 September 2011) menewaskan satu orang dan melukai empat lainnya.
Di situs ini dilaporkan tidak ada reaktor nuklir. Ledakan terjadi sekitar pukul 11.45 waktu setempat.
Pemilik fasilitas itu perusahaan penyedia listrik EDF mengatakan "telah terjadi kecelakaan industri bukan kecelakaan nuklir".
"Untuk sementara waktu tidak ada yang dapat diproses di luar tempat penyimpanan itu," kata juru bicara Badan Energi Atom Prancis (CEA).
Geopolitik Superpower
 |
| Armada AS |
Pasca usainya perang dingin 1991, eksistensi Amerika Serikat sebagai hegemoni dunia semakin tak tertandingi. Pembangunan dan gelar kekuatan militer di seluruh permukaan dunia menjadikan negara Adi Daya ini semakin mencapai puncaknya, sebagai Super Power hingga akhir abad ke-20 bahkan banyak pakar memperdiksikan sampai akhir dekade ini.
Patut kita cermati apa sebenarnya yang membuat bangsa migran dari benua Eropa ini menjadi begitu berhasil dalam membangun kekuatannya. Kekuatan ekonomi Amerika sepertinya yang menjadi kunci utama. Robert J. Shapiro mencatat dalam bukunya Futurecast bahwa "The geopolitical power that the United States derives from its economy is based, first, on how much and profoundly it affects other economics". Pada tahun 2006 sebanyak US$ 2,2 trilion atau 6 persen dari produk dunia dihasilkan oleh Amerika. Hal inilah yang membuat ketergantunga hampir seluruh negara terhadap Amerika. Dampaknya adalah secara geopolitik pekerjaan dan penghasilan 10 juta manusia di negara lain sangat bergantung secara langsung terhadap Amerika Serikat.
Core bisnis dari geopolitik Amerika adalah keamanan nasional, dan dominasi ekonomi. Keduanya mensyaratkan Amerika memiliki kekuatan yang super cangih. Pada tahun 2006, Pemerintah AS mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar US$ 570 milyar, atau lebih besar dari anggaran pertahanan seluruh negara dunia jika dikumpulkan. Untuk riset pengembangan sistem kekuatan militer masa depan pada tahun 2007 di anggarkan sebesar US$ 73 milyar, melebihi budget dari negara-negara lain di dunia kecuali China.
Anggaran pertahanan sebesar ini adalah untuk membeli dominasi kekuatan Anerika Serikat di seluruh penjuru dunia selama lebih dari 1 milenium.
Strategi blue-water navy mengharuskan AS mengelar angkatan perangnya hingga ke seluruh samudera di belahan dunia.
Langganan:
Postingan (Atom)