Negara Gagal

Negara gagal atau fail state adalah sebutan bagi negara (pusat) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya. Dari statistik yang dikeluarkan oleh sebuah situs menulis bahwa indonesia menduduki peringat ke-66 dati 177 negara yang dikaterorikan sebagai negara gagal (fail-state). Tiga negara di benua Afrika yaitu Somalia, Chad dan Sudan menduduki peringkat atas dalam publikasi ini. 

Perbincangan Indonesia sebagai failed state (negara gagal) menjadi topik diskusi paling hangat beberapa bulan terakhir. Referensi yang dijadikan sandaran adalah buku Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy (2006)karya sosiolog Noam Chomsky. Naom mengatakan bahwa sebuah negara bisa dinyatakan gagal bila tidak punya kemampuan atau ogah-ogahan melindungi warganya dari berbagai tindak kekerasan dan ancaman kehancuran.

La Ode Ida (Wakil Ketua DPD-RI), seperti dikutip oleh RMOL  pada 1 Maret 2011 pernah mengatakan bahwa Indonesia nyaris menjadi negara gagal dengan asumsi kepemimpinan nasional yang begitu lemah dalam mengelola negara.

Akbar Faizal, Ketua DPP Partai Hanura seperti dikutip oleh tribunnews.com  pada 19 Juli 2011 menyampaikan bahwa  "Ciri-ciri negara gagal itu ada lima paling tidak, dan semua itu sudah ada di negara ini sekarang,". Hal tersebut disampaikan pada acara diskusi Polemik di Warung Daun, Jakarta, Sabtu(16/7/2011).

Pada kesempatan yang berbeda mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, dikutip oleh Mediaindonesia online 21 Juli 2011 menganggap bahwa Indonesia terus bertahan pada kegagalan dan bangsa ini tidak mengalami kemajuan signifikan dalam pembangunan. "Negara ini nyaris gagal. Kalau Indonesia bisa bertahan hingga kini, ini sungguh mukjizat. Ini yang memberi harapan," ujarnya dalam Pidato Kebangsaan Hari Ulang Tahun Surya Paloh di Gedung Pola, Komplek Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (16/7). Ia mengungkapkan, permasalahan yang bertubi-tubi menimpa bangsa tak pernah diselesaikan secara tuntas. Buya menyebutkan, permasalahan ini terjadi di beberapa bidang, seperti hukum, ekonomi, dan sosial.

Ketiga pernyataan tersebut disampaikan oleh para petinggi partai dan tokoh masyarakat yang menjadi rujukan bagi masyarakat. Apa gerangan yang menjadi dasar yang menajdi dasar/kriteria untuk menentukan sebuah negara dapat dikatakan gagal atau sustainable? 

Pengamat politik Fadjroel Rachman  pada Kamis, 24/2, menyampaikan bahwa ada tiga isu penting yang harus diperhatikan pemerintah agar negara ini tidak jatuh dalam kegagalan dan hilang dari peta dunia. Isu yang pertama adalah kasus korupsi, kedua kasus kemiskinan dan terakhir ketimpangan sosial".   Ditambahkannya, Indonesia mengalami masalah pelik dalam persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, ketimpangan antar daerah dan isu SARA. Dan kesemuanya itu akibat kesalahan manajemen negara.

Adakah Solusi ?
Pengamat politik dan hukum internasional, Yusron Ihza, pada Senin, 28/2 kepada Rakyat Merdeka Online, menyampaikan bahwa yang harus kita waspadai adalah pemerintah yang dianggap oleh rakyatnya tidak bisa mengendalikan keadaaan, lalu orang asing boleh masuk sesukanya, seperti Dewan HAM PBB. 

Kita ketahui bahwa intervensi internasional paling mudah masuk ke suatu negara melalui isu hak asasi manusia. Sedangkan bila kita lihat situasi nasional Indonesia saat ini persoalan ekonomi adalah hal yang paling mudah menyulut pertikaian horisontal antar kelompok masyarakat. Dalam kondisi pertikaian horisontal pemerintah menunjukkan kehilangan kendali terhadap masyarakat. Sebagai contoh kasus Ahmadiyah yang hingga saat ini tidak tuntas. Pemerintah mengedepankan kompromi antara massa dengan upaya dialog, namun teryata tidak menghasilkan dokumen nyata sebagai wujud kesepakatan. Padahal era ke depan kita tidak bisa berharap apa-apa dengan kesepakatan lisan antar massa. negara harus meregulasi warganya.